Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () akan selesai kurang tambahan setahun lagi. Jika melihat ke belakang, Jokowi sempat berjanji membawa kegiatan ekonomi perekonomian Indonesia terbang tinggi.
Pada masa kampanye 2014, Jokowi pernah berjanji menciptakan pertumbuhan sektor perekonomian dalam tempat atas 7 persen.
Janji kemudian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Dalam buku itu pemerintahan Jokowi mematok pertumbuhan perekonomian 2015-2019 berturut-turut adalah 5,8, 6,6,7,1, 7,5 juga 8 persen.
Namun kenyataannya kegiatan ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh lima persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor dunia usaha RI tumbuh 4,79 persen (2015), 5,02 persen (2016), 5,07 persen (2017), 5,18 persen (2018), kemudian 5,02 persen (2019).
Kemudian, minus 2,07 persen (2020), 3,69 persen (2021), 5,1 persen (2022), lalu juga 5,17 persen (kuartal II 2023).
Sementara itu tingkat pengangguran juga tidaklah turun signifikan yakni 5,94 persen (Agustus 2014), 6,18 persen (Agustus 2015), 5,61 Persen (Agustus 2016), 5,50 persen (Agustus 2017), lalu juga 5,34 (Agustus 2018).
Kemudian, 5,28 persen (Agustus 2019), 7,07 persen (Agustus 2020), 6,49 persen (Agustus 2021), 5,86 persen (2022), lalu 5,45 persen (Februari 2023).
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Jokowi lalu tim ekonominya dulu tampaknya sangat memahami bahwa dalam tempat pengujung era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjadi penurunan pertumbuhan kegiatan ekonomi lantaran era commodities booming mulai mereda sebagai imbas dari stagnasi kegiatan sektor ekonomi global.
Namun, pemerintahan Jokowi kurang berhasil menemukan sumber pertumbuhan baru yang mana digunakan lebih banyak tinggi sustainable sebagai pendamping proyek-proyek infrastruktur. Akibatnya target pertumbuhan kegiatan perekonomian tujuh persen tidaklah pernah tercapai.
Belakangan, pemerintah mulai menemukan sumber baru, yakni perluasan beberapa komoditas sumber daya alam (SDA). Namun, masalahya, kebijakan pengolahan lanjutan masih diliputi kontroversi lantaran Indonesia belum menjadi penikmat utamanya.
“Penambahan nilai beberapa komoditas utama kita, sebut sekadar nikel misalnya, mayoritas aktivitas industrinya dilaksanakan oleh perusahaan asing,” kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/10).
Sumber lainnya yang digunakan mana juga digadang-gadang mampu mendongkrak pertumbuhan kegiatan dunia usaha adalah kegiatan dunia usaha digital. Namun, Ronnya menilai kegiatan sektor ekonomi digital justru justru mendisrupsi sektor-sektor perekonomian riil. Peningkatan output dunia usaha digital, kata Ronny, justru memberikan tekanan kepada output UMKM di dalam tempat berbagai bidang.
Karena kurang berhasil dalam memacu lahirnya sumber pertumbuhan perekonomian baru, alhasil pertumbuhan dunia usaha dalam era Jokowi cenderung meneruskan tren yang digunakan mana sudah terjadi di area tempat penghujung pemerintahan SBY.
“Risiko logisnya, serapan tenaga kerja baru tentu lebih banyak lanjut rendah juga juga pengentasan kemiskinan akan berjalan tambahan banyak lambat,” katanya.
“Semakin tinggi pertumbuhan kegiatan sektor ekonomi di area dalam satu sisi serta semakin baik kualitas pertumbuhan hal itu di area tempat sisi lain, maka semakin besar daya serapnya terhadap angkatan kerja yang dimaksud digunakan ada lalu akan semakin besar pula kesempatan untuk menekan bilangan bulat pengangguran kemudian juga nomor kemiskinan,” imbuhnya.
Ronny mengatakan pertumbuhan dunia usaha kalah cepat melebihi pertumbuhan angkatan kerja baru. Sementara setelah pandemi covid-19 datang, bilangan bulat angkatan kerja yang digunakan tiada ada bekerja bertambah lantaran banyak yang dimaksud terkena PHK.
Ia mengatakan seandainya belaka Jokowi berhasil menunaikan janjinya dalam saat kampanye delapan tahun lalu untuk menorehkan pertumbuhan kegiatan ekonomi sekitar tujuh persen, maka daya serap tenaga kerja baru akan berjauhan lebih banyak tinggi besar.
“Pengangguran akan lebih lanjut lanjut cepat ditekan lalu akhirnya kemiskinan akan tambahan cepat dikurangi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan perbaikan perekonomian tidaklah bisa saja jadi dijalani hanya sekali sekadar dalam waktu setahun. Untuk mendongkrak pertumbuhan sektor dunia usaha pada tempat atas tujuh persen, lanjutnya, dibutuhkan perubahan ekonomi yang mana mana mengupayakan industrialisasi yang tersebut memberikan multiplier effect kepada umum kelas menengah ke bawah.
“Transformasi kegiatan ekonomi dengan industrialisasi ini lah yang tersebut sanggup menggerakkan pertumbuhan kegiatan dunia usaha sampai tujuh persen tapi tetap dapat semata dalam satu tahun ke depan,” katanya.
Meski tak dapat dicapai dalam setahun, Faisal mengatakan langkah dasar perubahan kegiatan perekonomian perlu dijalankan sesegera mungkin, termasuk mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan terkait industrialisasi.
Sementara terkait pengangguran juga juga kemiskinan, ia mengatakan pemerintah harus menciptakan lapangan kerja yang tersebut mana yang dimaksud digunakan sesuai dengan karakter orang-orang yang digunakan digunakan berada pada tempat garis kemiskinan.
“Jadi penciptaan lapangan kerja yang tersebut dimaksud padat karya, yang dimaksud digunakan tidak ada ada membutuhkan teknologi terlalu tinggi dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan,” katanya.
