Daftar Target yang mana Masih Jadi Mimpi dalam Setahun Sisa Jabatan Jokowi

Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo () tinggal setahun lagi.

Namun, banyak janji manis yang digunakan itu pernah ia tebar sebelum menjadi presiden namun hingga saat ini masih berjauhan panggang dari api. Pertama, terkait pertumbuhan ekonomi.

Jokowi pada awal menjadi presiden pernah bermimpi lalu berjanji membawa sektor kegiatan ekonomi Indonesia terbang tinggi. Pada masa kampanye 2014, Jokowi pernah berjanji menciptakan pertumbuhan dunia usaha dalam atas 7 persen.

Janji kemudian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Dalam buku itu pemerintahan Jokowi mematok pertumbuhan sektor dunia usaha 2015-2019 berturut-turut adalah 5,8, 6,6,7,1, 7,5 kemudian 8 persen.

Berlainan dengan harapan Jokowi, kegiatan kegiatan ekonomi Indonesia semata-mata cuma tumbuh rata-rata 4,12 persen pada 2014-2015. Karena kesulitan itu, pemerintah Jokowi kemudian mulai menurunkan targetnya dalam periode kedua pemerintahannya dengan menetapkan target pertumbuhan perekonomian 5,6-6,2 persen pada RPJMN 2020-2024.

Menurut dokumen RPJMN, disebutkan jika kegiatan perekonomian Indonesia diperkirakan akan mencapai 6 persen pada 2022 pada skenario optimis sementara di tempat dalam skenario moderat dalam 5,7 persen. Kenyataannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor dunia usaha Indonesia cuma tumbuh 5,17 persen (yoy) pada kuartal II 2023.

Kedua, hambatan penurunan nomor kemiskinan. Untuk periode pemerintahan kedua yang dimaksud tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan dalam Indonesia mampu ditekan ke tinggal 6-7 persen kemudian juga kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024.

Berdasarkan data BPS, dalam empat tahun terakhir, rapor bilangan bulat kemiskinan Indonesia masih fluktuatif. Alih-alih mencatat penurunan, jumlah keseluruhan total penduduk miskin di dalam area Indonesia dilaporkan meningkat dalam tengah pandemi Covid-19.

Hingga September 2020, BPS mencatat bilangan kemiskinan bertambah dari 2,76 jt jiwa menjadi 27,55 jt jiwa.

Tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,35 persen per Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022. Pada Maret 2023, BPS mencatat jumlah keseluruhan keseluruhan penduduk miskin pada Indonesia 25,9 jt penduduk.

Jumlah hal hal itu berkurang sekitar 460 ribu orang berbeda dengan September 2022, atau turun 260 ribu orang berbeda dengan Maret tahun lalu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan selain dua target itu, beberapa jumlah keseluruhan mimpi pemerintahan Jokowi lainnya juga terancam tak tercapai sampai akhir tahun pemerintahan Jokowi. 

Perhitungannya, ada 10 target yang sulit tercapai. Target itu sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI yang digunakan digunakan dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar pada Senin (5/6).

Namun, ia berdalih target itu tidak ada ada mampu disebut cuma sekali punya Jokowi. Pasalnya, target yang mana yang tertuang dalam RPJMN itu merupakan sinkronisasi dengan sasaran pemerintah daerah. Berikut daftar 10 target tersebut:

1. Imunisasi dasar lengkap (IDL) yang mana yang ditarget pada 2024 mencapai bilangan 90 persen. Namun, sampai 2022 baru menyentuh nomor 63,17 persen.

2. Angka stunting balita yang digunakan digunakan kudu bisa jadi belaka ditekan hingga 14 persen. Sayang, hingga tahun lalu baru mencapai 21,6 persen.

3. Tingkat wasting balita atau penurunan berat badan ditargetkan turun 7 persen pada 2024. Pada 2022 lalu indikator ini masih berada di area dalam 7,7 persen.

4. Tuberkulosis (TBC) yang mana digunakan ditargetkan turun menjadi 297 per 100 ribu penduduk. Per tahun lalu masih menyentuh bilangan bulat 354 per 100 ribu penduduk.

5. Pengurangan sebaran penyakit malaria menjadi 405 kasus per kabupaten/kota. Pemerintah baru sanggup mencapai pengurangan 372 kasus per kabupaten/kota.

6. Pengurangan penyakit kusta 514 kasus per kabupaten/kota. Suharso menyebut pemerintah baru merealisasi eliminasi 403 kasus per kabupaten/kota.

7. Pengurangan tingkat prevalensi merokok anak pada dalam bawah umur menjadi 8,7 persen. Pada 2022, masih tercatat 9,10 persen.

8. Mengurangi penduduk dewasa yang digunakan digunakan obesitas sampai 21,8 persen.

9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ditargetkan terakreditasi 100 persen pada 2024. Namun, sampai 2022 baru menyentuh 56,4 persen.

10. Target Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar 83 persen dalam dalam 2024. Namun, realisasi 2022 baru 56,07 persen.

Infografis Daftar Target yang dimaksud hal tersebut Masih Jadi ‘Mimpi’ 1 Tahun Jelang Lengser Jokowi. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Selain gagal tercapai, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mencatat program kegiatan kegiatan ekonomi Jokowi juga banyak bermasalah.

Pertama, Bhima menilai program food estate memicu deforestasi secara masif namun tidaklah berkorelasi dengan meningkatnya produksi pangan. Impor materi pangan, khususnya beras, naik justru naik tajam di tempat area akhir pemerintahan Jokowi.

Kedua, Jalan Tol Trans Sumatera. Menurut dia, perkembangan jalan tol belum mampu menurunkan biaya logistik. Justru indeks logistik anjlok 17 peringkat pada dalam saat pengerjaan masif jalan tol tersebut.

“Di saat yang yang disebut identik BUMN Karya alami tekanan finansial atau financial distress dikarenakan penugasan jalan tol. Tarif yang tersebut mahal juga sebabkan utilitas jalan tol rendah,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/10).

Ketiga, Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Bhima menilai kereta cepat masih sulit menangguhkan biaya utang lalu juga bunga. Namun, muncul lagi rencana pembangunan kereta cepat sampai Surabaya.

“Kebutuhan impor besi baja, teknologi juga juga tenaga kerja pada proyek kereta cepat yang digunakan tinggi menyebabkan transaksi berjalan tertekan lalu pelemahan kurs rupiah,” ungkap dia.

Keempat, Bhima mengatakan Program Reforma Agraria masih sangat dari ideal. Seharusnya, kata dia, program hal yang disebut dimulai dari pembagian hak guna perusahaan (HGU) perusahaan perkebunan besar kepada petani. Hanya hanya sekali upaya pemerintah masih dominan bagi sertifikat lahan.

Kelima, reformasi perpajakan. Bhima menyebut rasio pajak pasca pandemi tak bergerak dalam level 10 persen. Ia menilai hal ini disebabkan oleh kegagalan tax amnesty akibat belaka mampu menaikkan penerimaan pajak jangka pendek.

“Selain itu rasio pajak rendah juga disebabkan belanja pajak belum tepat sasaran. Hadirnya UU Omnibus Law Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) lambat diimplementasikan terutama pajak karbon yang dimaksud digunakan sampai saat ini mangkrak,” tegasnya.