‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, pada satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) dalam tempat berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas pada Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan kesulitan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang dimaksud digunakan berisiko tidaklah tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri perihal keseriusan juga upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tak melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum dapat dikatakan optimal juga maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa jumlah agregat program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada produk-produk pangan olahan serta siap saji, kemudian Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi di dalam dalam lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh oleh sebab itu itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan bilangan obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan hitungan kasus obesitas pada sepuluhan tahun terakhir.

Bicara tentang pencegahan juga penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain pada tempat dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang mana digunakan menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima pada antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, serta juga Inggris yang mana digunakan sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, lalu Jepang juga sudah miliki aturan ketat mengenai pembatasan jualan junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini pada tiap sekolah yang tersebut itu disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah yang digunakan sebagai upaya tambahan tinggi masif dalam menangani persoalan obesitas yang dimaksud kian memprihatinkan, terutama yang dimaksud terkait dengan aturan pembatasan makanan juga juga minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang dimaksud dijual di dalam dalam kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan lalu juga minuman manis yang digunakan mana meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang tersebut yang disebut paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang digunakan enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri sudah berupaya untuk menekan bilangan bulat kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi dalam tingkat warga harus diimplementasikan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang mana dimaksud saat ini tengah digodok pemerintah dalam menekan nomor obesitas adalah ketentuan pajak makanan dan juga juga minuman yang digunakan dimaksud mengandung komponen olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu bidang usaha pemerintah yang dimaksud digunakan untuk menekan bilangan obesitas guna mencapai bilangan SDGs 3 persen di area dalam tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak di area area sekolah yang dimaksud dimaksud berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor hal itu masih belum mendapat perhatian penting dari pemerintah dalam hal registrasi barang usaha kecil kemudian menengah.

“Ini memang sektor yang dimaksud kadang bukan tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga pada masa sekarang ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi lalu berat badan, pengecekan gula darah, lalu tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis di area dalam Puskesmas.